Pimpinan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), bersama dengan pimpinan aras gereja-gereja nasional di Indonesia mendesak negara untuk segera mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di Papua, salah satunya adalah peristiwa yang menewaskan seorang ibu hamil akibat tertembak peluru di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada 2 Juli 2026 yang lalu. Di tengah situasi yang tidak kunjung membaik, Pdt. Jacklevyn Manuputty, Ketua Umum PGI, mempertanyakan sikap aparat yang melakukan pendekatan melalui pendekatan kekuatan keamanan. “Apakah pendekatan keamanan yang semakin dominan benar-benar merupakan jawaban atas kebutuhan utama orang asli Papua, atau justru memperpanjang rasa takut, ketidakpercayaan atau penderitaan masyarakat sipil?”. Pertemuan ini menghasilkan 7 pernyataan sikap bersama sebagai berikut:
- Menyatakan keprihatinan yang sangat mendalam atas krisis kemanusiaan yang tidak kunjung berakhir di Tanah Papua.
- Mendesak pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan di Papua.
- Mendesak pemerintah untuk memberikan prioritas utama kepada penanganan krisis kemanusiaan dan para pengungsi internal (Internally Displaced Persons/IDPs).
- Menegaskan kembali bahwa dialog kemanusiaan merupakan jalan yang paling bermartabat untuk menyelesaikan persoalan Papua.
- Menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia beserta pemangku seluruh kepentingan untuk menempatkan penyelamatan kehidupan manusia sebagai prioritas tertinggi dalam setiap kebijakan di tanah Papua.
- Mengajak seluruh Gereja di Indonesia untuk semakin memperkuat pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat Papua, khususnya bagi para korban kekerasan dan para pengungsi.
- Mendesak pemerintah agar memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi gereja untuk menjalankan panggilan kemanusiaannya tanpa rasa takut dan tanpa stigma.
Sementara itu Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah juga menuntut TNI untuk menegakkan hukum atas operasi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM dan menjamin perlindungan warga sipil. Ia mendorong agar penyelidikan atas kasus-kasus tersebut dilakukan secara transparan mengingat warga sipil yang terus menjadi korban dalam rentetan peristiwa tersebut.
Kita berdoa kiranya evaluasi menyeluruh atas pendekatan keamanan yang berpuliuh tahun diterapkan di Papua segera dievaluasi pemerintah, dan penderitaan saudara-saudara kita di Tanah Papua segera berakhir